nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menindaklanjuti terkait dengan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) dan akte kelahiran di Kota Batam, Kepulauan Riau. 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Kepulauan Riau, digerebek Tim Satgas Merah Putih, Senin (17/10). 

Tjahjo meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh untuk memeriksa kebenaran penggerebekan tersebut. 

"saya minta Dirjen Dukcapil segera cek kebenaran dan konfirmasi. Cek ke kepolisian Kepri," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu (19/10). 

• Diduga Lakukan Pungli ke Pejabat Lapas, MAKI Laporkan Oknum Pejabat Kemenkumham
• Ini Aturan Menpan-RB Soal Larangan Cuti ASN saat Natal dan Tahun Baru
• Pemerintah Aceh Komit Berantas Pungli
• Sikat Pungli Sampai ke Pelosok Desa
• Diduga Sebabkan Harga Pangan Naik, Tim Satgas Pangan Tangkap 10 Pelaku di Pasar Kramat Jati

Jika terbukti, kata Tjahjo, akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik yang meresahkan masyarakat itu. "kalau benar segera berhentikan tidak hormat," kataTjahjo. 

Menurut informasi, tiga pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertangkap tangan melakukan pungutan liar dalam proses pembuatan KTP. 

Satu dari ketiga pelaku bernama Jamaris alias Boy, Kabid Catatan Sipil dengan barang bukti yang diamankan uang tunai Rp 2.484.000, akta kelahiran 43 lembar, surat kematian enam lembar. 

Pelaku lainnya adalah Irwanto, staf Bidang Catatan Sipil dengan barang bukti berupa uang Rp 700.000, fotokopi surat-surat persyaratan pengurusan akta lahir. 

Kemudian Nasibah, dengan barang bukti berupa uang Rp 2.100.000, surat keterangan pindah WNI, KTP elektronik masyarakat 14 lembar, KTP SIAK tiga lembar. (p/ab)